dasar hukum penetapan ahli waris di pengadilan negeri

Berdasarkanuraian kami diatas berikut kami sampaikan butir-butir pokok sebagai berikut : 1. Lelang pasal 6 UUHT. o Dari uraian diatas kiranya dapat dipahami bahwa eksekusi Lelang Hak Tanggungan tidak semata-mata harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan (melalui titel eksekutorial) tetapi dapat juga dilaksanakan berdasarkan berdasarkan pasal 6 UUHT. Setiap ahli waris berhak atas besaran yang sama dalam pewarisan harta tanpa membedakan jenis kelamin atau kewarganegaraan." Pewarisan merupakan salah satu dari perbuatan hukum yang seringkali disorot, terutama dalam lingkup hukum keluarga. Sehingga dalam prosesnya terdapat dua pihak yang terlibat, yakni Pewaris dan Ahli Waris. PENETAPANANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT OLEH PENGADILAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung) TESIS RATU RAHMAH LAILY WIDURI, S.H. 1006738550 FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER Jan2015. Yulianti. Yulianti, (2018, Maret 28) "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2015/PA.Bm)", Skripsi cara membuka siaran tv digital yang diacak.

dasar hukum penetapan ahli waris di pengadilan negeri